Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Madiun 2018 diterima oleh DPRD kemarin (19/3). Setelah itu, dilanjutkan pembahasan dan muncul penilaian atas laporan tersebut. Apakah dipahami dengan catatan atau diterima tanpa catatan. “LKPj juga sebagai laporan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),’’ ujar Ketua DPRD Kota Madiun, Istono. Sesuai dengan UU 23/2014 tentang pemerintah daerah dan beberapa ketentuan lain disebutkan, dalam waktu maksimal tiga bulan setelah tutup buku tahun anggaran, eksekutif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut. LKPj wali kota untuk tahun 2018 itu diterima kalangan dewan beberapa hari lalu. ’’Di sana (LKPj, Red) dijelaskan capaian target atau keberhasilan kinerja APBD tahun anggaran 2018,’’ terang Istono. Sementara itu, Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto menyampaikan terkait pengelolaan keuangan daerah. Seperti pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 5,22 persen dari sebelumnya Rp 957,6 miliar menjadi Rp 1,03 triliun pada 2018. Sedangkan, capaian belanja daerah jug mengalami kenaikan 8,85 persen. Sebelumnya pada 2017, realisasi benlaja daerah sebesar Rp 954,9 menjadi Rp 1,28 triliun pada 2018. “Juga patut di syukuri bersama kalau Kota Madiun masuk Top 40 inovasi nasional melalui Dopari Sakatu,” katanya. (setwan)

Dewan Sampaikan Pokok-Pokok Pikiran dalam Musrenbang Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengapresiasi upaya yang dilakukan bappeda yang telah berupaya memadukan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam Musrenbang. Hal tersebut disampaikan Istono pada pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Kota Madiun di Gedung Diklat, Selasa (18/3). “Jangan sampai muncul program-program yang tiba-tiba,” katanya. Disampaikan Istono, pokok-pokok pikiran DPRD adalah amanat dari UU 23/2014 yang juga wajib diakomodasi dalam perencanaan pembangunan karena merupakan amanat konstitusi. Hanya saja perlu dirubah pola-pola yang salah dalam pelaksanaanya selama ini, sehingga tidak menimbulkan problem. Secara garis besar, jelas Istono, pokok-pokok pikiran DPRD tahun ini adalah mengusulkan peningkatan kualitas SDM. Karena di Kota Madiun tidak ada SDA. Sehingga, dia menilai tepat apabila pengembangan SDM menjadi skala prioritas pembangunan. “DPRD melihat justru inilah yang menjadikan Kota Madiun semakin berdaya, yang pada akhirnya berefek pada kegiatan ekonomi,” jelasnya. Musrenbang RKPD 2019 Kota Madiun dibuka Wali Kota Sugeng Rismiyanto. Serta dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Maidi-Inda Raya. Hadir dalam acara ini Forkopimda Kota Madiun, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Otoda Provinsi Jatim, para anggota DPRD, Unsur kecamatan dan kelurahan dan LSM. (setwan)